Laode Ingatkan soal Peran Dewan Pengawas KPK

0
18
KPK terlengkap di kumparan.com
KPK terlengkap di kumparan.com

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif keberatan dengan tugas dan wewenang dewan pengawas yang tercantum dalam UU No 30 tahun 2002 atau UU KPK terbaru hasil revisi. Dalam beleid tersebut diatur Dewan Pengawas KPK berwenang mengeluarkan izin penyadapan.

Menurut Laode, dewan pengawas tidak boleh mengontrol operasional kinerja KPK. Terutama terkait izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang harus mendapat izin dari dewan pengawas.

“Dewan pengawas di bayangan kami seharusnya tidak terlibat di dalam persetujuan atau memberi izin, tapi mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh KPK,” kata Laode saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9).

Laode menjelaskan bahwa pihak yang berhak melakukan penyadapan ialah penegak hukum. Sementara, anggota dewan pengawas dalam UU KPK yang baru tidak gamblang disebut harus dari penegak hukum yang masih aktif.

Pada pasal 69A disebutkan bahwa kriteria ketua dan anggota dewan pengawas tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 tahun.

Laode lantas menyimpulkan pembentukan dewan pengawas merupakan sesuatu yang sia-sia. Namun, ia mengatakan KPK tetap mempersiapkan transisi agar kegiatan operasional sesuai dengan UU KPK yang baru.

“Karena sebenarnya secara teoritis karena dewan pengawas bukan penegak hukum, dia juga enggak akan gunanya dibentuk. Tetapi, itu hal-hal yang jadi catatan-catatan awal. Tapi kita tetap mempersiapkan transisi dari Undang-undang lama ke Undang-undang baru bisa kita atasi,” simpul dia.

Poin lain yang menjadi masalah yakni alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Mengutip hasil persetujuan Jakarta Statement on Principles of Anti Corruption Agency tahun 2012, Laode menyebut bahwa ciri lembaga independen ialah kemandirian sumber daya manusia.

“Siapa yang buat itu (Jakarta Principles) adalah lembaga-lembaga antikorupsi di dunia yang pada tahun 2012 berkumpul di Jakarta dan mereka memutuskan bahwa yang ideal status kepegawaian dari lembaga antikorupsi itu statusnya independen,” jelas Laode.

“Kalau dia independen akan lebih kuat jadi bukan kata-kata saya,” sambungnya.

Selain itu, menurut Laode, alih status pegawai bukan merupakan hal yang mudah. Pasalnya, di tubuh KPK terdiri dari pegawai dengan status berbeda. Karenanya, membutuhkan waktu yang tak singkat.

“Jadi, kalau mau dikonversi enggak bisa serta merta karena di KPK ada pegawai tetap KPK. Kedua, pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, ketiga, ada pegawai tidak tetap KPK. Jadi, hitungan konversi ASN perlu waktu juga,” ucap Laode.

“Kita berharap kalau ini tak terelakkan harus dikonversi ke dalam ASN, maka kita harap proses rekrutmen, training, promosi, mutasi, dan demosi harus tetap dalam kontrol KPK,” harap dia.

Berita TerkiniJokowiPolriPolda Metro JayaTNIKebakaranKecelakaan Lalu LintasPembunuhanPemerkosaanPerampokanPenganiayaanBegalPelecehan SeksualKekerasan AnakGempaGanjil GenapAnies BaswedanJakartaTolPilkada Serentak 2020Ridwan KamilEdy RahmayadiGanjar PranowoKhofifah Indar ParawansaGempa BumiWisataPilkadaPilwakotPilkada 2020Pilpres 2024Kabinet Jokowi Jilid IIMunas GolkarAmandemen UUD 1945Pemilu AS 2020BrexitKPKOTT KPKAntam NovambarSetya NovantoCPNSPertaminaDolar ASRupiahLowongan KerjaHarga EmasSusi PudjiastutiSEA Games 2019Liga InggrisLiga ItaliaLiga EuropaLiga ChampionsPSSICristiano RonaldoMohamed SalahLiga 1Timnas IndonesiaMotoGPValentino RossiMarc MarquezPersib Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here